Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Perkembangan akuntansi pada organisasi yang berorientasi laba akhirnya juga menular pada organisasi nonprofit. Pada awal akuntansi dikembangkan disadari peran akuntansi yang sangat penting dalam upaya sebagai jembatan yang ideal dalam komunikasi yang dibangun antara pemberi/pemilik sumber daya dengan pengendali/pengelola sumber daya. Organisasi yang bertujuan bukan untuk mencari laba/non profit seperti halnya pemerintah, memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diadaptasi dan kemudian disesuaikan dengan karakter organisasinya. Perkembangan pesat ini dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pada organisasi pemerintahan, dan BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya. Perhatian ini sejalan dengan tuntutan transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan atas penggunaan dana masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa pengelolaannya tidak terdapat unsur penyalahgunaan dana dari masyarakat, organisasi pemerintah dituntun dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Pendahuluan, Masa Pra Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pelaksanaan Reformasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menyonsong Masa Depan Akuntansi Pemerintahan, Konsep Entitas, Basis Akuntansi, Good Public Governance, Strategi Penganggaran, Anggaran Strategis, Hubungan APBN/APBD dan Akuntansi Pemerintahan, Bagan Akun Standar, Dana Perimbangan, Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak, Strategi Pembangunan Zona Integritas.