Hukum Acara Peradilan Agama
Keywords:
Hukum, Acara, Peradilan, AgamaSynopsis
Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya . Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu . Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, telah menjadikan hukum acara Peradilan Agama lebih konkret dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Buku ini disusun untuk menjadi pegangan bagi para akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum yang ingin mendalami hukum acara Peradilan Agama secara tepat dan benar. Di dalamnya dibahas berbagai topik penting, mulai dari: (1) Konsep Dasar dan Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, (2) Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional, (3) Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama, (4) Subjek Hukum dan Para Pihak dalam Peradilan Agama, (5) Teori dan Praktik Penyusunan Gugatan dan Permohonan, (6) Sistem Panggilan Para Pihak (Relas) dan Konsekuensi Hukumnya, (7) Perdamaian dan Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama, (8) Tahapan dan Tata Tertib Persidangan Peradilan Agama, (9) Jawab-Menjawab: Jawaban, Eksepsi, Rekonvensi, dan Replika-Duplik, (10) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Marital (Marital Beslag), (11) Musyawarah Majelis Hakim, Kedudukan Doktrin, dan Penemuan Hukum, (12) Upaya Hukum Efektif: Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (13) Hukum Acara Eksekusi Putusan Peradilan Agama, (14) Digitalisasi, E-Court, dan Modernisasi Hukum Acara Peradilan Agama, (15) Tantangan, Reformasi Regulasi, dan Prospek Masa Depan Peradilan Agama.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Adilah, N., & Ilyas, M. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Peradilan Agama. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 3, 9299–9311. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2641
Adityarani, N. . (2025). BAB 4 TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM. Filsafat Hukum Dalam Islam. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
Dumbaris A. S., M., & Mude P, G. (2025). KEKUATAN MENGIKAT SEMA NO . 2 TAHUN 2023 DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA : ANTARA KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN INDEPENDENSI HUKUM. Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, 11(2), 476–492. https://doi.org/https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.475
I.C, A., Larasati, N. ., & S.D, A. (2025). Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 4.
Ingrabatun, Ingratubun, Z. ., Kabalmay, A., & Reniwuryaan, H. (2026). Pengantar Ilmu Hukum. Dunia Penerbitan buku.
Iskandar, S., Ghozi.A.I, D., & Ramadhan.N, R. (2025). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Arga Makmur. Riset, Jurnal Edukasi, Multidisiplin, 2, 815–828. https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1234
Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., Jamaluddin, T., & Utama, L. (2025). Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Process of Resolving Islamic Banking Disputes Following Consti. Kolaboratif Sains, 8(4), 1971–1977. https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7318
Kurniawan, A., & Miaz, H. (2025). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama. Sakato Law Jurnal, 3(1), 13–28.
Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata. Innovative: Journal Of Social Science, 5. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521
Nawawi, Nursyam, A. ., Ariyanto, E., S, S., L, J., Hulu, E., & Yani, S. . (2026). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Putri, S. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perdata. Journal Of Privat LAW, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255
Reza, K., Tetuko, P., Romadhona, M., & Amarini, I. (2026). Peliputan Langsung Persidangan Pidana : Harmonisasi KUHAP dan Undang-Undang Pers Live Coverage of Criminal Trials : Harmonization of the Criminal Procedure Code and the Press Law transformasi dengan melakukan peliputan secara langsung ( live reporting ) t. USM LAW Review, 9(2), 1314–1333. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13700
Saputra, E., N.R, D., Hamja, B., & Suarjana, I. . (2025). Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi. Star Digital Publishing.
Susilo, E. (2025). Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan:Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum. Progresif, 1, 25–42. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/de64s595
Syafri, Safnul, D., & Silalahi, D. (2025). Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam. Jurnal Tana Mana, 6(3). https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1404
Wigena, N. R., Dzar Alghifari, M., Rosiana Kamilah, N., Nurhalimah, H., & Gustian Nugraha, R. (2022). Pengaruh Era Society 5.0 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Yang Menjadi Tantangan Masyarakat Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 1982–1986.
Published
July 15, 2026
Categories
Copyright (c) 2026 Sada Kurnia Pustaka
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Details about the available publication format: PDF
PDF
