Hukum Acara Pidana Indonesia

Authors

Maria Febriana, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur; Nur Chasanah, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri, Jawa Timur- Indonesia ; Galieh Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Lidya Devega Br Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya; Rustan, Universitas Muslim Indonesia; Vegitya Ramadhani Putri, Universitas Sriwijaya; Riki Yanto Pasaribu, Swasta; Kartika Youri Widodo, Universitas Brawijaya; Lucky Elza Aditya, Universitas Brawijaya; Dian Rosita, Universitas Muhammadiyah Kudus; Dony Setiawan Putra, Universitas Brawijaya; July Esther, Universitas HKBP Nommensen Medan; Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, Universitas Brawijaya; Subaidah Ratna Juita, Fakultas Hukum Universitas Semarang; Febrianika Maharani, Universitas Brawijaya; Maria Novita Apriyani, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Alfi Wahyu Zahara, Institut Agama Islam Ngawi; Nur Hafizal Hasanah, Universitas Negeri Makassar; Abrori Shobarnas, UIN Walisongo Semarang; Hendri Yuliwarso, Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya; Deaf Wahyuni Ramadhani, Universitas Bung Hatta

Keywords:

Hukum, Acara, Pidana, Indonesia

Synopsis

Hukum ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi adalah hukum materiil yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang boleh (seperti dalam KUHP). Sisi lainnya adalah hukum acara atau hukum formal yakni Hukum Acara Pidana yang menjadi “jalan” bagaimana larangan itu ditegakkan. Tanpa jalan yang jelas dan berkeadilan, maka tujuan hukum untuk melindungi martabat manusia akan sulit tercapai. Buku “Hukum Acara Pidana Indonesia” ini lahir dari kegelisahan akan perlunya pemahaman mendasar namun komprehensif mengenai proses peradilan pidana. Seringkali, masyarakat hanya mengenal hukum dari produk akhirnya (vonnis), tanpa memahami proses panjang yang dilalui. Padahal, dalam proses itulah keadilan sejati diuji. Melalui buku ini, penulis mencoba menguraikan benang kusut hukum acara menjadi untaian yang mudah dipahami. Penulis mengajak pembaca untuk tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga memahami filosofi di balik setiap prosedur mulai dari penangkapan yang humanis hingga putusan yang bijaksana. Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari: (1) Pengantar dan Konsep Hukum Acara Pidana, (2) Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia, serta (3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana yang menjadi fondasi penegakan hukum. Pembahasan dilanjutkan dengan identifikasi (4) Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana dan (5) Proses Hukum Acara Pidana secara berjenjang. Peran sentral (6) Hakim dan Kekuasaan Kehakiman turut diuraikan, diikuti dengan analisis mengenai (7) Pembaharuan dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa. Aspek teknis seperti (8) Penangkapan dan Penahanan, (9) Penggeledahan dan Penyitaan, hingga (10) Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan dijelaskan secara detail. Tidak ketinggalan pula pembahasan mengenai (11) Surat Dakwaan, (12) Pembaharuan Praperadilan dan Bantuan Hukum dalam KUHAP Baru, serta (13) Ganti Kerugian sebagai perlindungan hak. Hak-hak subjek hukum diuraikan dalam pokok bahasan (14) Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, yang erat kaitannya dengan (15) Pembuktian Tindak Pidana. Setelah putusan dijatuhkan, pembaca akan memahami (16) Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan pengenalan (17) Macam-Macam Peradilan dan Kewenangannya. Sebagai penutup, buku ini menyajikan wawasan mendalam mengenai (18) Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (19) KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (20) Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Pasca Pembaruan KUHAP, serta (21) Reformasi Hukum Acara Pidana: Telaah Terhadap KUHAP yang Baru.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aditya, Z., & Al-Fatih, S. (2020). Monitoring of Litigation Costs and Efforts to Eradicate Judicial Corruption Practices. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38148

Adriyanti, A., & Hawati, S. (2022). Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Koto Baru. Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai. https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.151

Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031

Agape, J., & Rustamaji, M. (2023). Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780

Aisya, W., Marina, L., & Purwati, A. (2025). Kolaborasi Interpol dalam Mengatasi Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Pendekatan Hukum Pidana Internasional dan Regional. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.846

Akhyar, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. **, 3, 380-394. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583

Anastacia, H., Manafe, D., & Dima, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Perdata di Wilayah Kota Kupang. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5018

Andriati, S., Rizki, I., & Malian, A. (2024). Justice on Trial: How Artificial Intelligence Is Reshaping Judicial Decision-Making. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.13683

Anggreini, Z. (2022). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67697

Antoro, B. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN. Jurnal Yudisial. https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350

Ardianto, R., Syahuri, T., & Chandra, M. (2021). Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620

Ariani, N. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. **, 1, 277-294. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101

Ariyanti, D., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang. Kajian Hukum. https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.7

Asih, W. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073

Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines Constitutional Review. https://doi.org/10.31078/consrev1017

Aziz, A., & Taun, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.90-101

Bekbolatovna, A. (2023). Specialized Criminal Courts Republic of Kazakhstan. Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan. https://doi.org/10.52026/2788-5291_2023_74_3_159

Borgesano, F., De Maio, A., Laghi, P., & Musmanno, R. (2025). Artificial intelligence and Justice: a systematic literature review and future research perspectives on Justice 5.0. European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10.1108/ejim-01-2025-0117

Burbank, S. (2008). Judicial independence, judicial accountability & interbranch relations. Daedalus, 137, 16–27. https://doi.org/10.1162/daed.2008.137.4.16

Byelov, D., & Bielova, M. (2023). Artificial intelligence in judicial proceedings and court decisions, potential and risks. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.50

Contini, F., & Mohr, R. (2008). Reconciling independence and accountability in judicial systems. Utrecht Law Review 3, 26–43. https://doi.org/10.18352/ulr.46

Contini, F., Minissale, A., & Blix, S. (2024). Artificial intelligence and real decisions: predictive systems and generative AI vs. emotive-cognitive legal deliberations. Frontiers in Sociology, 9. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1417766

De La Osa, D., & Remolina, N. (2024). Artificial intelligence at the bench: Legal and ethical challenges of informing—or misinforming—judicial decision-making through generative AI. Data & Policy, 6. https://doi.org/10.1017/dap.2024.53

Dijk, F., & Vos, G. (2018). A method for assessment of the independence and accountability of the judiciary. International Journal for Court Administration. https://doi.org/10.18352/ijca.276

Djufri, D., & Merita, E. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.36

Dwitarani, D. (2022). Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638

Elmayanti, E. (2024). Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.116

Fahmiron, F. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. **, 17, 3467-3515. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158

Faisal, F. (2023). Due process of law: Pre-trial and Preliminary Examination Judge on Indonesian Criminal Procedure Law. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice. https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i03.003

Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. Lex Publica. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31

Fine, A., Berthelot, E., & Marsh, S. (2025). Public Perceptions of Judges’ Use of AI Tools in Courtroom Decision-Making: An Examination of Legitimacy, Fairness, Trust, and Procedural Justice Behavioral Sciences, 15. https://doi.org/10.3390/bs15040476

Fine, A., Le, S., & Miller, M. (2024). Content Analysis of Judges’ Sentiments Toward Artificial Intelligence Risk Assessment Tools Russian Journal of Economics and Law. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.246-263

Fitri, N., & Rustamaji, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309

Getman, A., Yaroshenko, O., Shapoval, R., Prokopiev, R., Demura, M. (2023). The Impact of Artificial Intelligence on Legal Decision-Making. International Comparative Jurisprudence. https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.001

Ghozali, I. (2022). Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1999

Golestani, A., Owens, E., & Raissian, K. (2021). Specialization in Criminal Courts: Decision Making, Recidivism, and Re-victimization in Domestic Violence Courts in Tennessee. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3923832

Golestani, A., Owens, E., & Raissian, K. (2024). Specialization in Criminal Courts. Journal of Human Resources. https://doi.org/10.3368/jhr.0322-12223r3

Hakim, M. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions. Jurnal Hukum dan Peradilan. https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296

Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konsep Negara Hukum. **, 3, 47–57. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278

Hendrawan, A. (2021). Koordinasi Stakeholder dalam Rangka Kerjasama Penegakan Hukum Terhadap Stabilitas Keamanan Perairan Selat Bangka. Solusi. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.315

Herik, L., & Stahn, C. (2012). The diversification and fragmentation of international criminal law. https://doi.org/10.1163/9789004236912

Herlius, F. (2022). Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. Perspektiv. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831

Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Indonesian Journal of Legality of Law. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427

Hidayatulloh, S., & Kamseno, S. (2025). Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka: Kajian terhadap Implementasi KUHAP dalam Tahap Penyidikan. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1218

Hutahaean, A. (2019). Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453

Irawati, A., & Da Silva, E. (2025). Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law. Al-Ahkam. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.28399

Ismail, D., & Tamu, Y. (2012). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jmh.16256

Jalali, G., Lajevardi, S., & Heydari, A. (2020). The Position of Judicial Oversight of Judicial Independence in Contemporary Legal Systems. **, 9. https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50827

Johansyah, J. (2020). Efektivitas praperadilan dan keberadaan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Solusi. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.258

Jurcena, L. (2024). Judicial Immunity – A Guarantee of Independence and an Element of Accountability. Acta Prosperitatis, 15, 82–91. https://doi.org/10.2478/acpro-2024-0007

Kabnani, F., Medan, K., & Leo, R. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan. Journal of Administrative and Social Science. https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2098

Karsai, K. (2024). The Use of Algorithms to Support Judicial Decision-Making in Criminal Matters with a Special Focus on Trial Decisions Studia Iuridica Lublinensia. https://doi.org/10.17951/sil.2024.33.5.103-124

Kazlauskas, D. (2024). Legal Decision-Making Through AI Analysis and Prediction. Congress proceedings. https://doi.org/10.55843/isc2024conf139k

Keilitz, I. (2018). Viewing Judicial Independence and Accountability through the “Lens” of Performance Measurement and Management. International Journal for Court Administration. https://doi.org/10.18352/ijca.280

Kesuma, D. (2021). Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti yang Disita dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.53

Kovalaski, K., & Rustamaji, M. (2023). Kesesuaian pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dengan KUHAP. Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70923

Kristiyadi, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Yang Mendasarkan Pada Keterangan Alat Bukti Saksi Verbalisan Dan Saksi Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Sgn). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47061

Kumar, R., Ali, S., Singh, J., Rani, S., Joshi, K., & Shah, C. (2024). Silver Lining Between Judicial Independence and Judicial Accountability in Judicial Appointments. South Eastern European Journal of Public Health. https://doi.org/10.70135/seejph.vi.2264

Kusuma, A. (2021). Tumpang tindih penegakan hukum di laut Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/d2e9a

Kuswandi, K., & Nasichin, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956

Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Yustitia. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173

Latifah, M., & Hairi, P. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Linga, A. (2023). International Law’s Specialised Regime and Normative Conflict: A Reflection on International Criminal Law. Comparative and International Law Journal of Southern Africa. https://doi.org/10.25159/2522-3062/11858

Lopes, G. (2024). Artificial intelligence and judicial decision-making: Evaluating the role of AI in debiasing. TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. https://doi.org/10.14512/tatup.33.1.28

Lopes, N., & Silva, M. (2024). Scale and scope economies in first-instance courts: Portuguese specialized vs. non-specialized courts International Review of Law and Economics. https://doi.org/10.1016/j.irle.2024.106216

Mabilehi, M., Leo, R., & Amalo, H. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Disparitas Putusan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.616

Mansyur, N., Madiong, B., & Waspada, W. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 09/PDT.G/2022/PA.MKS kaitannya dengan hak penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian. Indonesian Journal of Legality of Law. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2674

Manuel, E., & Elmir, M. (2022). Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk Due process of law: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial. PUSKAPSI Law Review. https://doi.org/10.19184/puskapsi.v2i1.31189

Mardiyati, S., & Aprita, S. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase bagi Pelaku Usaha. Mizan: Journal of Islamic Law. https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809

Marifov, S. (2025). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: Predictive Analysis, Ethical Risks, and Governance Pathways. Congress proceedings. https://doi.org/10.55843/icl2025cong87m

Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.39

Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1627

Maulizar, E., Ali, D., & Jafar, M. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Syiah Kuala Law Journal. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12086

McLeod, A. (2012). Could Specialized Criminal Courts Help Contain the Crises of Overcriminalization and Overincarceration? **.

McLeod, A. (2012). Decarceration Courts: Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law.

Mo’o, K., Puluhulawa, F., & Puluhulawa, J. (2024). Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. GANEC SWARA. https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.838

Moonti, W., & Moonti, R. (2025). Efektivitas praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1138

Mp, H., & Purnomo, C. (2020). Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal. **, 6, 107-117. https://doi.org/10.35326/pencerah.v6i2.709

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. **, 2, 373-386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386

Muhaimin, M. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (The Existence of Judge Commissioner and the Transparency of the Process of Investigation). **, 16, 215-230. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.215-230

Mustikaningsih, R., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD. **, 7, 38-51. https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199

Nashir, M., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. SAPIENTIA ET VIRTUS. https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501

Nerlich, V. (2013). Daring Diversity – Why There Is Nothing Wrong with ‘Fragmentation’ in International Criminal Procedures Leiden Journal of International Law, 26, 777-781. https://doi.org/10.1017/s0922156513000393

Nggilu, N. (2019). Menggagas sanksi atas tindakan constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1613

Noviantama, D., Ardhi, M., & Permana, W. (2024). Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK. Lex Renaissance. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art2

Nurbaedah, N. (2022). Juridical Study of Reforming the Criminal Procedural Law System regarding Pretrial Institutions after Constitutional Court Decision in Indonesia Jurnal Akta. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21530

Onyejegbu, C., Onwuama, E., Onah, O., Chijioke, C., Okpa, J., & Ajah, B. (2021). Special Courts as Nigerian Criminal Justice Response to the Plight of Awaiting Trial Inmates in Ebonyi State, Nigeria. International Journal of Criminology and Sociology. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.136

Pakuhinezhad, O., & Atrian, A. (2024). Navigating the Ethical, Societal, and Technological Challenges of AI Judges: Toward Responsible Legal Systems SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4816558

Panjaitan, A. (2022). Ambivalensi Kedudukan dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris di RUU KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673

Panjaitan, A. (2022). Ambivalensi Kedudukan dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris di RUU KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673

Partha, P., Anggono, B., & Tanuwijaya, F. (2024). Penerapan Asas Equality before the law Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili. Jurnal Jendela Hukum. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200

Pimentel, D. (2009). Reframing the Independence v. Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judges' Courage and Integrity The Cleveland State Law Review, 57, 1.

Pramata, A. (2020). Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana. Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47057

Pramono, G., Hidayatullah, H., & Munawar, A. (2025). Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia. JURNAL AKTA. https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.42391

Pratama, V., & Tappangan, L. (2020). Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia. **, 3, 703-711. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.398

Pratt, T., & Turanovic, J. (2021). They’re called “specialty courts” for a reason: A criminologically informed and evidence-based reply to Lucas (2020). Victims & Offenders, 16, 643–651. https://doi.org/10.1080/15564886.2021.1902444

Priyanka, G. (2021). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 18/PID.PRA/2017/PN.Dps. verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55045

Putra, A. (2022). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Jurnal Yudisial. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425

Putri, A. (2022). Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67639

Qurniawan, A., M., & A. (2022). Strengthening the Function of Prejudicial Institutions and the Implementation Concept of the Judges Institution of Commissioners in the Protection of Suspects' Rights. Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021). https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.018

Radolović, O. (2025). Organization of the “Court/Judicial Law” in Croatia and THE EU as a Synthesis of Civil-Commercial and Criminal Law Human Being, Artificial Intelligence and Organization, Conference Proceedings. https://doi.org/10.18690/um.fov.2.2025.59

Raga, L., Leo, R., & Amalo, H. (2024). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi serta dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas pada perkara korupsi dalam surat putusan No. 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG. Artemis Law Journal. https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.13743

Razmetaeva, Y. (2024). Artificial Intelligence for Judicial Decision-making: Some Potential Risks Problems of legality. https://doi.org/10.21564/2414-990x.166.311749

Re, R., & Solow-Niederman, A. (2019). Developing Artificially Intelligent Justice.

Resmini, W., & Sakban, A. (2019). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625

Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. SIGn Jurnal Hukum. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166

Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Veritas et Justitia. https://doi.org/10.25123/vej.2917

Romlahayati, Y. (2025). Pretrial as a Mechanism for Guaranteeing Human Rights Protection in the Indonesian Criminal Justice System HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10679

Rukhiyana, K., & Vyas, M. (2025). An Analytical Study on Corruption Across Various Sectors of the Judicial System. Journal of Informatics Education and Research. https://doi.org/10.52783/jier.v5i2.2681

Sanjaya, S., Amalia, R., Affreddyan, A., Roby, R., & Butar, D. (2022). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 25/PID.B/2021/PN/PBM). Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2

Satriya, B., Wahid, A., & Primudyastutie, M. (2021). Idealitas eksistensi hakim komisaris terhadap konstruksi peradilan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5974

Savchyn, M. (2025). Institutional guarantees of judicial independence and integrity of judges. Slovo of the National School of Judges of Ukraine. https://doi.org/10.37566/2707-6849-2025-1(50)-1

Sentana, M., Astara, I., & Sugiartha, I. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. **, 2, 203-208. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208

Shapiro, M. (2013). Judicial Independence: New Challenges in Established Nations. Indiana Journal of Global Legal Studies, 20, 253–277. https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.20.1.253

Sharma, R. (2023). 36 Exploring the Ethical Implications of AI in Legal Decision-Making. Indian Journal of Law. https://doi.org/10.36676/ijl.2023-v1i1-06

Shodikin, A. (2017). Peran Hakim Peradilan Terhadap Para Pencari Keadilan. **, 2. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1663

Sihombing, C., Syahrin, A., Ablisar, M., Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42

Simanungkalit, U., Magassing, A., M., & M. (2025). Ethical Oversight and Judicial Independence in Fulfilling SDG 16: a Historical, Conceptual, and Comparative Analysis. Journal of Lifestyle and SDGs Review. https://doi.org/10.47172/2965-730X.sdgsreview.v5.n03.pe04821

Sinambela, M., Ablisar, M., Malina, Ikhsan, E. (2023). Disparitas pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43

Sisma, A., & Novianto, W. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.) Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47392

Situmeang, S. (2021). Presence of Pretrial in the Perspective of the Pancasila State of Law LAW REFORM. https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41746

Sliedregt, E. (2012). Pluralism in International Criminal Law. Leiden Journal of International Law, 25, 847-855. https://doi.org/10.1017/s0922156512000477

Slobogin, C. (2020). The Case for a Federal Criminal Court System (and Sentencing Reform) California Law Review, 108, 941.

Smis, S., & Cirimwani, E. (2017). Rethinking the fragmented creation of hybrid courts in Africa for the benefit of the African Court of Justice, Human and Peoples' Rights. **, 50, 314-338.

Sulaiman, T., Abalaka, J., Ajiteru, S. (2025). Judicial Oversight in Nigerian Society: The System of Justice and Democracy, Issues, Prospects, and Solutions. International Journal of Law, Crime and Justice. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.559

Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407

Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah". SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167

Syahyudin, I., Puluhulawa, M., & Mantali, A. (2025). Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153

Syukri, M., Yahya, A., & Jauhari, I. (2018). Eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara faraid di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Syiah Kuala Law Journal. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11766

Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1648

Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Hukum dan Masyarakat Madani. https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445

Tushnet, M. (2013). Judicial Accountability in Comparative Perspective. **, 57-74. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199670024.003.0003

Twenty, N., Yanti, F., Manihuruk, B., Tarananda, G., Oktafina, M., Tendiyanto, T., & Tidar, U. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates). Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.512

Ulya, Z., Suriyani, M., & Sutrisno, I. (2023). Pembinaan dan Penguatan Strukturisasi Lembaga Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat Laot. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri). https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17819

Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. (2025). Pertimbangan putusan hakim praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Journal Juridisch. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865

Umar, F. (2015). Judicial Commission Supervision for Judges' Behaviour in Independent Judiciary. International Journal of Scientific & Technology Research, 4, 160–169.

Vanberg, G. (2008). Establishing and Maintaining Judicial Independence. ** https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0007

Waruwu, C. (2022). Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan (putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67688

Wibawa, K. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Pidana Denda di Bawah Ketentuan Pidana Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim Nomor 212/PID.SUS/2019/PN.SGI) Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64167

Wisnubroto, A., Lay, F., & Soumokil, Y. (2025). The Active Judge System in the Adversary Model: Prospects for Its Application in Indonesia. International Journal of Science and Environment (IJSE). https://doi.org/10.51601/ijse.v5i4.239

Yudkivska, G. (2021). Between Scylla and Charybdis – Judicial Independence and Accountability in the Populist Era. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3761164

Yuniardi, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2018PT.BDG). Nurani hukum. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656

Yustitia, R. (2021). Analisis Penjatuhan Putusan di Bawah Ancaman Minimum Pidana Didasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms). Verstek. https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51097

Zondrafia, Z., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685

Downloads

PDF
Katalog Penerbit

Published

March 26, 2026

Categories

Copyright (c) 2026 Sada Kurnia Pustaka

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Details about the available publication format: PDF

PDF

Physical Dimensions