Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
Keywords:
Hukum, Pemerintahan, Daerah, DesaSynopsis
Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang terkandung dalam setiap bab naskah. Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi, Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan berinteraksi dengan semangat desentralisasi, menciptakan sebuah desain arsitektur pemerintahan yang unik di Indonesia. Melalui kacamata politik hukum, pembaca diajak melintasi waktu, memahami bagaimana dinamika kekuasaan bergeser dari kekakuan Orde Baru menuju ruang-ruang demokrasi lokal yang lebih terbuka pasca-reformasi. Bagian II: Struktur, Kewenangan, dan Relasi Kekuasaan, Inti dari pemerintahan daerah terletak pada pembagian urusan dan relasi antar-lembaga. Buku ini membedah secara rinci kewenangan urusan wajib, pilihan, dan konkuren, serta bagaimana interpretasi kewenangan tersebut dalam praktiknya sering kali memicu konflik wewenang. Hubungan antara Kepala Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dianalisis dalam kerangka yuridis dan praktis untuk melihat bagaimana “check and balances” bekerja di tingkat lokal. Tidak ketinggalan, aspek aparatur (ASN) dan mekanisme rekrutmen kepala daerah melalui Pilkada dikupas tuntas sebagai pilar utama keberlangsungan demokrasi lokal. Bagian III: Vitalitas Fiskal dan Pengawasan, Otonomi tanpa kemandirian fiskal adalah ilusi. Penulis secara tajam menganalisis sumber penerimaan daerah melalui DAU, DAK, dan Dana Perimbangan, serta tantangan terbaru dalam desentralisasi fiskal antara tren resentralisasi dan reformasi. Di sisi lain, buku ini juga menyajikan mekanisme pengawasan yang berlapis, mulai dari pengawasan oleh kementerian, BPK, hingga peran peradilan melalui sengketa Tata Usaha Negara dan judicial review terhadap Perda. Bagian IV: Desa sebagai Basis Otonomi, Baru Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah fokusnya pada hukum pemerintahan desa. Mulai dari sejarah hukum UU Desa, tata kelola kelembagaan desa, hingga otonomi desa dalam mengelola Dana Desa. Penulis mengeksplorasi bagaimana produk hukum desa diposisikan dalam hierarki perundang-undangan dan bagaimana BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi di akar rumput. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas identitas dan masa depannya. Bagian V: Tantangan Kontemporer dan Masa Depan, Menghadapi era disrupsi, buku ini menghadirkan diskursus mengenai digitalisasi pemerintahan daerah (Smart Village) dan tata kelola data. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memberikan panduan mengenai arah konstitusionalitas otonomi daerah ke depan. Sebagai penutup, buku ini menawarkan strategi reformasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemerintahan lokal di tengah isu otonomi khusus, daerah istimewa, dan tuntutan transparansi serta anti-korupsi yang semakin kencang. Buku ini adalah referensi wajib bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja di ruang-ruang lokal Indonesia sebuah narasi besar tentang kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan yang dimulai dari daerah dan desa. Pada akhirnya, buku ini bukan sekadar kodifikasi norma atau kompilasi teori, melainkan sebuah undangan bagi pembaca untuk merenungkan kembali hakikat kekuasaan yang paling dekat dengan rakyat. Kami menyusun setiap bab dengan harapan agar dialektika hukum yang tersaji di sini mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dirasakan nyata di setiap jengkal wilayah daerah dan desa. Selamat membaca, selamat berdialektika; mari bersama-sama menjaga agar denyut nadi demokrasi kita tetap hidup dan bermartabat melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada kebenaran konstitusional.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi. https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453
Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Caraka Justitia. https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489
Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Caraka Justitia. https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489
Agustiwi, A., I., & H. (2018). Local Regulation Cancellation Mechanism and its Legal Consequence Based on Lex superiori Deregot Legi Inferiori Principle in Economy. **, 54, 01005. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185401005
Allo, H., Ilmar, A., & Razak, A. (2025). Asymmetric decentralization arrangements in the implementation of regional autonomy in Indonesia. Edelweiss Applied Science and Technology. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6442
Amin, M., & Jamaluddin, J. (2025). Analisis Yuridis terhadap Produk Hukum Pemerintah Daerah dalam Perspektif Prinsip Otonomi Daerah. AHKAM. https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7908
Ananda, A., Dedihasriadi, L., & Haerani, Y. (2025). The State’s Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research. Administrative and Environmental Law Review. https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4079
Anwar, K. (2022). Perimbangan Pajak Fiskal Antara Pusat Dan Daerah. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886
Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226
Arifin, Z., & Sasongko, D. (2024). Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD). https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73
Azhar, M. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. Jurnal Lex Renaissance. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss 3. art14
Bertrand, J. (2019). Indonesia: “Special Autonomy” for Aceh and Papua. **, 119-139. https://doi.org/10.1093/oso/9780198836544.003.0007
Blume, L., & Voigt, S. (2011). Federalism and decentralization—a critical survey of frequently used indicators. Constitutional Political Economy, 22, 238-264. https://doi.org/10.1007/s10602-011-9105-0
Buana, M. (2022). Struggling with Development. Journal of Southeast Asian Human Rights. https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.30184
Dewi, N. (2021). Urgensi Kartu Dana Otonomi Khusus Bagi Orang Asli Papua (Tinjauan Desentralisasi Asimetris Di Indonesia). Jurnal Aktual Justice. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.623
Din, M., & Abubakar, A. (2021). The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881
Disantara, F. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.**, 6, 1-36. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129
Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236
Erdianti, N., & Kartika, A. (2025). Sentralisasi Kewenangan Executive Preview Pemerintah Pusat Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Widya Yuridika. https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6441
Erdika, L., Brahmana, S., H., & Permadi, I. (2024). Integration of Customary Law in Agrarian Law Development in the Industrial Revolution 4.0 Era. Peradaban Journal of Law and Society. https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.131
Fadilah, S., & Mushthofa, Z. (2023). Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. JOSH: Journal of Sharia. https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.538
Fajria, R., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Evaluasi Implementasi Desentralisasi di Indonesia: Keberhasilan dan Kegagalan. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies. https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.259
Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1629
Gea, A. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1072
Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. Media Iuris. https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871
Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev). https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566
Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184
Hariyanto, H., Mukhlis, M., Tajuddin, M., Paidi, Z., & Azizah, M. (2025). Legal ambiguities surrounding the role of the Regional House of Representatives in Indonesia’s regional autonomy framework. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38409
Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.**, 1, 120-130. https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32
Hasibuan, A. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jurnal Yudisial. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.439
Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588
Hasni, K. (2021). Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh, Indonesia. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam. https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203
Hofifah & Saifuddin. (2025). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. https://doi.org/10.14421/0wse5233
Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss 2. art2
Ibrahim, I., & Juanda, J. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23301
Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum. **, 2. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617
Kurnia, T. (2021). Intervensi Yudisial Dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi Terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi. Veritas et Justitia. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4081
Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang. Mimbar Hukum. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084
Kurniawan, J. (2020). Desain konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengelola keberagaman etnik. **.
Kusuma, W., & Sintasari, S. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review. https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933
Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria. https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590
Lekipiouw, S. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. SASI. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414
Liany, L. (2020). Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016. **, 10. https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1222
Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D., Adawiyah, R., & Lubis, A. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. Tunas Agraria. https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401
Mauwa, R., Nirahua, S., & Pietersz, J. (2022). Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah. Pamali: Pattimura Magister Law Review. https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.885
Mayasari, I. (2017). A Shift in The Review Model of Local Regulation. **. https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.12
Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of the Federalism or Republic Model. Malaysian Journal of Syariah and Law. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760
Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of the Federalism or Republic Model. Malaysian Journal of Syariah and Law. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760
Mulyawan, A., Faishal, A., Suprapto, S., & Saprudin, S. (2025). Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty. Journal of Progressive Law and Legal Studies. https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1754
Mutawalli, M., Yeyeng, A., Balebo, P., De Deus, L., Lulo, M., Tinggi, S., Islam, A., Majene, M., Barat, S., Kunci, K., Daerah, P., Konstitusi, M., & Ketatanegaraan, S. (2023). Cancellation of Regional Regulations in Indonesian: An Overview of the Conception of Constitutional Democracy. Jurnal Politik Profetik. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a2
Najidah, W. (2017). Menata Kembali Desentralisasi Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. **, 2, 58-71. https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.199
Nasution, A. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. Asian Development Bank Institute Research Paper Series. https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017
Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Limbago: Journal of Constitutional Law. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911
Natsir, M. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718
Nur, R. (2022). The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding the Abolition of the Government's Authority to Cancel Regional Regulations. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26442
Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542
Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542
Oktavia, Y., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah: Studi Literatur Tentang Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah Pasca-Reformasi. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies. https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.260
Ostwald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, K. (2016). Indonesia’s Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE), 33, 139-156. https://doi.org/10.1355/ae33-2b
Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P., & Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. Asian Journal of Social Sciences and Humanities. https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37
Picauly, B., & Sedubun, V. (2022). Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. PATTIMURA Legal Journal. https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560
Prasetio, D. (2023). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. Sol Justicia. https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561
Pratiwi, D. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. Jurnal Yudisial. https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268
Purnama, T., Rahardjo, M., Nugroho, S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191
Purnama, T., Rahardjo, M., Nugroho, S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191
Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40
Putra, G., Irianto, S., & Manullang, E. (2023). Legal Pluralism in the Special District Province of Yogyakarta, Indonesia. International Journal of Asia Pacific Studies. https://doi.org/10.21315/ijaps2023.19.1.1
Putra, I., & Lubis, A. (2024). Decentralization and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity. West Science Law and Human Rights. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i02.1169
Putra, R. (2018). Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soumatera Law Review. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3529
Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. **, 4. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108
Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656
Reba, Y. (2024). Decentralization of Power: Opportunities and Challenges for Regions. Global International Journal of Innovative Research. https://doi.org/10.59613/global.v2i10.344
Rifa’i, I., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. Constitution Journal. https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.134
Rifan, M., Basyar, S., & Islami, N. (2025). Politik Hukum Desentralisasi Aceh. Jurnal Kajian Konstitusi. https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53700
Rifan, M., Basyar, S., & Islami, N. (2025). Politik Hukum Desentralisasi Aceh. Jurnal Kajian Konstitusi. https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53700
Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. **, 2, 541-563.
Rusjana, M. & Ridwansyah, M. (2022). Revocation of Norm Law No. 11 of 2006 about the Aceh Government. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.7830
Sadiawati, D., Setiadi, W., & Hanggawan, M. (2025). Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.35-48
Sagala, H. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095
Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.**, 9. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613
Saifudin, S., Hakiki, Y., Widiastuti, R., Taufiqurrahman, T., & Wahyuningsih, A. (2023). Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Lex Renaissance. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss 1. art4
Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **, 2, 581-597. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n 3.a9
Setyarini, L., Handoyo, B., Dwi, V., & P. (2023). Legal Politics Legislative Law Number 13 of 2012 Concerning Privileges of the Special Region of Yogyakarta. International Journal of Scientific Multidisciplinary Research. https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4591
Sihombing, R., Kartika, A., Sitompul, Y., & Anugerah, A. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik. https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658
Sinaga, F., & Damayanti, R. (2025). Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture. Jurnal Hukum Indonesia. https://doi.org/10.58344/jhi.v4i2.1685
Suharno. (2021). Public Policy And Special Autonomy In Papua And West Papua. Natapraja. https://doi.org/10.21831/jnp.v9i1.43789
Sukardi, S., & Wardana, D. (2024). Does the government have the authority to annul regional regulations?. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35027
Sukirno, S. (2025). Environmental Law and Regional Autonomy: Opportunities and Challenges in Managing Natural Resources. International Journal of Science and Environment (IJSE). https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.161
Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2025). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Perda Syari’at Islam. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. https://doi.org/10.14421/0wse5233
Sung, M., & Hakim, H. (2019). Unitary, Federalized, or Decentralized?: The Case Study of Daerah Istimewa Yogyakarta as the Special Autonomous Region in Indonesia. Indonesian Comparative Law Review. https://doi.org/10.18196/iclr.1210
Supono, S., Prasetyoningsih, N., & Adilah, I. (2024). Aligning National Legal Development with Local Wisdom: A Study in the Special Region of Yogyakarta. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4346
Surya, F. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. Indonesian Journal of Legality of Law. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931
Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Reviewing Local Regulations Be Strengthened? Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578
Syukron, B. (2025). Membaca Ulang Konsep Otonomi Daerah Sebagai Fragmen Dari Konsep Daerah Swatantra Masa Kerajaan Nusantara. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.698
Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. Territory, Politics, Governance, 8, 690-708. https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595
Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297
Tiopan, D., Kurniawan, S., & Stevie, S. (2023). An ideal relationship between central and regional authorities in Indonesia: The 1945 constitution perspective. Technium Social Sciences Journal. https://doi.org/10.47577/tssj.v44i1.8887
Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1648
Triningsih, A., & Mardiya, N. (2018). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. **, 14, 778-798. https://doi.org/10.31078/jk1444
Udytama, W., Sugiantari, A., & Anom, G. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Peneyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP. Jurnal Yusthima. https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982
Umar, M., Murziqin, R., As, B., S., Andriyadi, F., S., S., & Za, T. (2020). The local governance system is based on the special autonomy law in Indonesia. **, 196-200. https://doi.org/10.1201/9780429289989-57
Utami, S. (2022). Peran Partai Politik Lokal Dalam Membangun Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXVII/2019 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal. Cita Hukum Indonesia. https://doi.org/10.57100/chi.v1i1.6
Voigt, S., F., & Blume, L. (2008). Federalism And Decentralization: A Critical Survey Of Frequently Used Indicators.**.
Wahyuni, M., Rimbawan, I., & Awak, E. (2024). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cakrawarti. https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1100
Wardhana, A., Hakiki, Y., & Rahman, D. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss 1. art4
Wijayanti, S., Sari, Z., Salam, S., & Firdaus, A. (2024). Norm Clash in Lex superior Derogate Legi Inferiori Principle's Implementation on Circular Letters and Laws. Reformasi Hukum. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732
Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **, 2, 483-504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n 3. a4
Yusuf, R., Hidayat, S., Rohman, A., Rizqiyanto, N., & Yusuf, M. (2025). Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. https://doi.org/10.14421/455xj860
Zahra, I. (2023). Implementasi Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan. Journal Of Administrative And Social Science. https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.803
Zainuddin, Z., & Nguindip, N. (2025). Constitutional Problem Parameters in Determining the Special Status of Surakarta. Peradaban Hukum Nusantara. https://doi.org/10.62193/0k66cx03
Published
February 10, 2026
Categories
Copyright (c) 2026 Sada Kurnia Pustaka
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Details about the available publication format: PDF
PDF
