Hukum Presiden

Presiden adalah poros utama dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia, namun kekuasaannya bukanlah tanpa batas dan tanpa celah.  Buku Hukum Presiden hadir sebagai referensi komprehensif yang membedah anatomi jabatan kepresidenan dari hulu ke hilir, mulai dari landasan konstitusional, kewenangan mengatur, hingga hak-hak prerogatif yang bersifat istimewa. Jabatan Presiden adalah pusat gravitasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, memahami kekuasaan Presiden tidak cukup hanya dengan membaca teks konstitusi; diperlukan penelusuran mendalam terhadap dinamika hukum, politik, dan etika yang melingkupinya. Buku Hukum Presiden hadir sebagai kompendium otoritatif yang membedah anatomi kekuasaan orang nomor satu di republik ini secara holistik, dari hulu hingga ke hilir. Diedit langsung oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.,  buku ini merangkai pemikiran kritis dari para akademisi hukum yang menyoroti berbagai dimensi krusial kepresidenan. Pembaca akan diajak menelusuri sengkarut ambang batas (threshold) pencalonan, perdebatan masa jabatan, hingga kewenangan legislasi dan hak prerogatif yang melekat pada Presiden. Tidak hanya itu, buku ini juga berani masuk ke ruang-ruang sensitif seperti mekanisme pemakzulan (impeachment), diskresi dalam keadaan darurat, hingga tanggung jawab hukum presiden yang menegaskan bahwa hukum tetaplah panglima tertinggi. Ditulis dengan gaya bahasa yang lugas namun berbobot, karya ini menjawab tantangan zaman dengan mengangkat isu-isu terkini, termasuk reformasi Mahkamah Konstitusi dan etika yudisial. Hukum Presiden adalah bacaan wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan politisi yang ingin memahami bagaimana seharusnya kekuasaan eksekutif bekerja dalam koridor demokrasi konstitusional: kuat dalam memimpin, namun taat pada hukum dan etika. Dengan bahasa yang akademis namun mengalir, buku ini juga mengupas hubungan kompleks antara Presiden dengan lembaga negara lain, peran diplomatik dalam perjanjian internasional, hingga titik singgung kekuasaan eksekutif dengan independensi yudisial dalam pengangkatan hakim. Hukum Presiden adalah referensi wajib bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, politisi, serta siapa saja yang merindukan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya kuat, tetapi juga beradab dan taat konstitusi. Membaca buku ini adalah langkah intelektual untuk merawat nalar demokrasi kita.